Isu mengenai potensi dimulainya invasi Israel dan sekutunya ke Iran dari wilayah Kurdistan Irak mulai menimbulkan kecemasan regional yang signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir, indikasi operasi militer terbatas dari wilayah utara Irak semakin menguat, terutama setelah faksi-faksi Kurdi Iran seperti PJAK (Partai Kehidupan Bebas Kurdistan) dan PAK (Partai Kemerdekaan Kurdistan) menunjukkan sikap terbuka mendukung operasi militer terhadap Teheran.
Sejumlah analis percaya bahwa fase "cipta kondisi" dalam skenario invasi ke Iran akan sangat mungkin diawali dari pegunungan wilayah perbatasan Kurdistan Irak. Kawasan ini sudah lama digunakan oleh kelompok oposisi bersenjata Kurdi Iran untuk menyerang posisi Garda Revolusi. Israel maupun AS dkk bisa memanfaatkannya sebagai landasan logistik maupun medan tempur awal.
Namun, pertanyaan besar muncul: bagaimana reaksi pasukan Peshmerga yang merupakan tulang punggung militer resmi Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG)? Apakah mereka akan membiarkan faksi oposisi seperti PJAK dan PAK melancarkan operasi dari wilayah mereka, atau justru akan melarangnya secara keras karena takut menjadi sasaran balasan dari Iran?
Sejauh ini, otoritas KRG cenderung bermain aman. Mereka menegaskan posisi netral dan menolak wilayahnya dijadikan pangkalan serangan terhadap negara tetangga. Presiden Nechirvan Barzani telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran untuk menegaskan bahwa Kurdistan tidak akan ikut dalam eskalasi militer.
Namun di lapangan, tidak mudah mengontrol faksi-faksi seperti PJAK dan PAK. Kedua kelompok itu memiliki basis tempur yang kuat di pegunungan, dan dalam beberapa kasus tidak tunduk pada perintah resmi otoritas KRG. Bila mereka secara sepihak berpartisipasi dalam operasi, KRG bisa berada dalam dilema besar.
Jika Peshmerga mencoba menghalangi dengan kekuatan militer, ini berpotensi memecah belah otoritas dalam negeri Kurdistan dan menimbulkan konflik internal. Tapi jika membiarkan, risiko serangan balasan rudal Iran terhadap fasilitas sipil dan militer di Kurdistan tak bisa dihindari.
Pemerintah pusat Irak di Baghdad kemungkinan besar akan menolak keras wilayahnya dijadikan basis operasi militer oleh kekuatan asing terhadap Iran. Irak telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Teheran yang menyatakan bahwa semua faksi oposisi Iran harus dipindahkan dari perbatasan dan dilucuti.
Namun kontrol Baghdad atas wilayah Kurdistan sangat terbatas secara operasional. Jika invasi dilakukan secara terbatas oleh faksi non-negara dengan dukungan intelijen asing, Baghdad akan berada dalam posisi sulit—antara protes diplomatik atau kehilangan legitimasi atas kedaulatannya sendiri.
Situasi makin rumit karena Partai PAK dan tokoh oposisi seperti Reza Pahlavi secara terbuka mendukung serangan Israel ke Iran. PAK bahkan merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri "tirani Teheran" adalah dengan menjatuhkan sistem secara militer.
Di sisi lain, oposisi Iran lainnya seperti MeK (Mojahedin-e-Khalq) mengambil posisi berbeda. MeK menolak intervensi asing yang bertujuan regime change jika tak melibatkan rakyat Iran yang kini malah lebih mendukung karena sudah merasakan serangan rudal-rudal Israel.
Perbedaan pandangan di antara oposisi Iran mencerminkan tidak adanya konsensus. Jika invasi asing benar-benar terjadi, perpecahan dalam gerakan oposisi Iran bisa semakin melebar dan justru memberi amunisi legitimasi kepada pemerintah Iran untuk menekan lawan-lawannya.
Sementara itu, opini publik di Kurdistan Irak pun terbelah. Sebagian aktivis muda dan kelompok sekuler melihat ini sebagai peluang emas untuk mempercepat kemerdekaan Kurdi lewat pelemahan Iran. Sebaliknya, kelompok Islamis dan nasionalis moderat justru khawatir bahwa peperangan akan menghancurkan ekonomi dan menciptakan gelombang pengungsi.
Isu lainnya yang tak kalah penting adalah dampak lingkungan dan ekonomi. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dari wilayah dekat Kurdistan dapat menimbulkan risiko radiasi yang menjangkau perbatasan Irak. Persediaan bahan pokok mulai ditimbun warga karena khawatir konflik akan menutup akses logistik.
Di tengah krisis anggaran yang membuat gaji pegawai negeri di Kurdistan tertunda selama dua bulan, ketegangan geopolitik ini semakin memperdalam ketidakpuasan sosial. Pemogokan dan demonstrasi sipil bisa meledak bersamaan dengan ancaman perang.
Secara keseluruhan, jika invasi terhadap Iran dimulai dari wilayah Kurdistan Irak, maka kawasan itu akan menjadi episentrum ketegangan baru di Timur Tengah. Posisi ambigu KRG, tekanan dari Baghdad, ancaman Iran, dan perpecahan di antara oposisi Iran sendiri akan menjadikan situasi lebih kompleks dari sekadar konfrontasi militer.
Skema invasi ini, jika benar terjadi, tak hanya menguji kedaulatan wilayah Irak, tetapi juga akan memperlihatkan seberapa rapuh aliansi politik di kawasan yang selama ini menggantungkan stabilitas pada keseimbangan kekuatan dan diam-diam saling mengawasi.
No comments:
Post a Comment