Hasakah: Pemerintah Suriah Mulai Aktifkan Administrasi Provinsi

Pemerintah Suriah resmi memulai langkah reaktivasi unit administrasi dan dewan lokal di provinsi Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah. Menteri Administrasi Lokal dan Lingkungan, Mohammad Anjarani, menyampaikan hal ini dalam wawancara dengan saluran berita resmi Suriah.

Anjarani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membongkar seluruh struktur administrasi yang telah ada sebelumnya, melainkan akan menyempurnakan sisi positif dan memperbaiki kelemahan yang ada. Pendekatan ini menunjukkan fokus pemerintah pada kesinambungan administrasi meski kondisi keamanan belum sepenuhnya stabil.

Di Hasakah, pemerintah saat ini baru menguasai sebagian wilayah pedesaan. Kota utama dan beberapa kawasan strategis masih berada di bawah kontrol milisi lokal dan pasukan Kurdi, sehingga reaktivasi administrasi menjadi langkah simbolik sekaligus strategis.

Penunjukan gubernur untuk provinsi Hasakah telah direncanakan sebagai bagian dari langkah memperkuat klaim administratif pemerintah atas seluruh provinsi. Meskipun kontrol fisik di kota pusat belum lengkap, tindakan ini menunjukkan niat Suriah untuk menghadirkan otoritas resmi di seluruh wilayah.

Gubernur yang akan ditunjuk kemungkinan memimpin lembaga pemerintah yang sudah aktif di pedesaan dan mengoordinasikan langkah-langkah ekspansi administrasi seiring dengan kemajuan militer atau negosiasi politik di kota Hasakah.

Langkah ini juga menjadi sinyal politik internal dan eksternal, menegaskan bahwa pemerintah Suriah tidak mengabaikan provinsi yang memiliki kompleksitas keamanan tinggi. Penunjukan gubernur berfungsi sebagai tanda klaim sah terhadap wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan pelayanan publik. Unit administrasi dan dewan lokal akan memfokuskan diri pada penyediaan layanan dasar, termasuk listrik, air, dan pendidikan bagi warga di wilayah yang sudah aman.

Pengaktifan kembali administrasi juga menargetkan pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan fasilitas publik yang sempat terbengkalai selama periode konflik. Langkah ini diharapkan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan.

Meskipun kota Hasakah masih menjadi wilayah yang sensitif, pemerintah yakin bahwa penunjukan gubernur dan reaktivasi unit administrasi akan mempercepat pemulihan kendali negara secara bertahap.

Langkah serupa telah dilakukan di Raqqa dan Deir ez-Zor, di mana pemerintah berhasil menyatukan administrasi lokal dengan pusat meski kondisi keamanan sempat fluktuatif. Hal ini menjadi model bagi Hasakah dalam memperluas kontrol administratif.

Di sisi lain, masyarakat di pedesaan Hasakah mulai merasakan manfaat dari kehadiran lembaga pemerintah, termasuk perbaikan akses layanan publik dan pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Keberhasilan reaktivasi administrasi ini sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Pemerintah perlu memastikan wilayah yang masih rawan kekerasan tidak menghambat aktivitas lembaga resmi.

Menteri Anjarani menekankan bahwa seluruh langkah dilakukan secara bertahap. Fokus pertama adalah wilayah pedesaan yang sudah relatif aman sebelum memperluas kendali ke kota dan daerah strategis lainnya.

Dalam konteks ini, gubernur Hasakah akan memiliki kewenangan terbatas pada area yang sudah dikuasai pemerintah, sambil menunggu tercapainya stabilitas penuh di kota dan wilayah lain.

Langkah ini juga bertujuan mencegah kekosongan administratif yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata atau milisi lokal untuk memperkuat pengaruh mereka.

Pengaktifan kembali dewan lokal dan unit administrasi dipandang sebagai strategi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Keberadaan lembaga resmi di pedesaan membantu warga merasakan dampak nyata kehadiran negara.

Meskipun kota Hasakah belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, langkah administratif ini menunjukkan kesiapan Suriah menghadapi fase pasca-konflik dan rekonstruksi.

Pemerintah juga menekankan bahwa tidak ada upaya untuk membongkar struktur lama secara drastis. Setiap elemen positif akan dipertahankan, sementara kelemahan diperbaiki agar administrasi lebih efektif.

Selain itu, pengaktifan kembali administrasi bertujuan memastikan koordinasi antara provinsi Hasakah dengan Raqqa dan Deir ez-Zor, sehingga kebijakan pembangunan dan keamanan dapat selaras di seluruh kawasan Timur Laut Suriah.

Menteri Anjarani menutup pernyataannya dengan menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat administrasi lokal dan memastikan seluruh warga Hasakah dapat merasakan manfaat dari layanan publik.

Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan keamanan masih ada, pemerintah Suriah serius membangun kembali otoritas negara di provinsi yang paling kompleks, menandai babak baru dalam pemulihan stabilitas dan pemerintahan di Timur Laut Suriah.

Baca selanjutnya