Sumber-sumber lokal dan suku mengatakan bahwa syekh dan pejabat dari "suku Dahm" dan pengawas Al-Jawf menandatangani dokumen "perjanjian suku" untuk memperkuat persatuan antar suku-suku dalam pertahanan bersama, dan hak mereka untuk menghadapi setiap serangan kepada anak suku, harta benda dan tanah mereka.
Menurut sumber, dokumen itu ditandatangani oleh syekh suku (Dhu Hussein, Al-Faqman, Hamadan, Bani Nouf, Al-Mahabib, dan Ashraf Al-Jawf), memanggil semua syekh dan pejabat dari suku Yaman untuk menandatangani dokumen "perjanjian suku" untuk menghadapi setiap pelanggaran, serangan, dan upaya untuk menjarah tanah mereka oleh milisi Houthi.
Ini datang sebagai langkah untuk menyatukan suku Jawf dan kesiapan mereka untuk menghadapi setiap pelanggaran yang dapat mempengaruhi mereka setelah mereka menolak upaya untuk merampok tanah mereka oleh milisi teroris Houthi.
Pemerintahan Sanaa yang dibentuk oleh kelompok Houthi menguasai setengah dari wilayah Al Jawf dan mempunyai gubernur versi mereka.
Pemerintah provinsi yang tunduk kepada kelompok Houthi melakukaj sejumlah reforma agraria untuk memanfaatkan tanah Al Jawf yang tak dipakai menjadi produktif.
Konsesi diberikan kepada sejumlah pengusaha dan perusahaan kelompok Houthi.
Pemberian konsesi ini dianggap tidak bisa diterima oleh kelompok adat atau suku setempat karena dianggap menjarahbtanah hak ulayat mereka.
Kelompok Houthi menguasai sepertiga wilayah Yaman namun memiliki 70 persen penduduk.
Dengan isolasi Houthi dari luar, maka investasi di sektor pertanian menjadi sangat menguntungkan khususnya untuk pasar lokal.
Hal itu mendorong kelompok Houthi melirik tanah luas di Al Jawf untuk menjadi agenda pengembangan pertanian pemerintahan mereka.
Bentrok dengan suku juga dialami oleh pasukan pemerintah yang sah khususnya Padukan Pengaman Presiden (Paspampres) yang ditempatkan di Marib.
Markas pasukan ini diminta dipindahkan oleh warga dan suku setempat karena dinilai dibangun di tanah hak ulayat.
Presiden Yaman Rashad Al Alimi menginstruksikan pemindahan markas unit tersebut ke tanah pemerintah usai terjadi kontak senjata antara Paspampres dengan warga.
No comments:
Post a Comment