Sebelumnya Baghdad juga menolak hak otonomi Kurdistan untuk mengelola sendiri minyaknya. Keputusan pengadilan memperkuat posisi Baghdad.
Walau begitu pemerintahan Kurdistan di Erbil telah mulai mengekspor minyak mereka ke luar negeri secara langsung via pipa Turki paling tidak sejak 2014.
Walau begitu sekitar 250 ribu dari 400 ribu barel masih diekspor melalui pusat.
Kebijkan ini dilakukan menyusul keputusan pemerintah pusat di Baghdad untuk tidak mengalokasikan anggaran negara ke Kurdistan jika minyak tidak dikirim melalui pusat.
Persoalan anggaran dan pembagian minyak ini pernah menjadi isu hangat yang hampir membuat kedua pihak berperang.
Itu belum termasuk penguasan Kirkuk oleh pemerintah pusat yang diklaim Kurdistan sebagai wilayah otonomnya.
Meski begitu Kurdistan yang pernah referendum kemerdekaan tahun 2017 ini berjanji akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
Keputusan pengadilan Irak ini dianggap akan mengganggu kepercayaan investor di wilayah paling makmur di Irak tersebut.
Sebelumnya PM Masrour Barzani mulai melobi Qatar untuk ikut mengelola potensi gas yang dimiliki Kurdistan.
Jika mengacu pada keputusan ini maka hanya Baghdad yang akan mengeluarkan izin kepada perusahaan Qatar yang ingin eksplorasi gas di Kurdistan.
Kekacauan dalam sistem federasi juga terjadi di Somalia. Pemerintahan federal sering dianggap lemah karena masing-masing negara bagian tidak tunduk dengan pusat dan mengeluarkan izin sendiri kepada investor asing.
Posisi Kurdistan Irak ini berbeda dengan pemerintahan SDC/SDF/AANES di Suroah Timur yang kini mengelola 70 persen ladang migas Suriah.
Mengingat SDC dan rejim Bashar Al Assad belum sepenuhnya berdamai atau mencari kata sepakat, SDC telah mengeluarkan izin pengelolaan minyak ke perusahaan AS yang disebut oleh Damaskus sebagai pencurian atas kekakayaan SDA nya.
Tidak hanya itu, Israel juga menyedit minyak dari wilayah Golan yang didudukinya. Golan merupakan wilayah Suriah yang dicaplok Israel beberapa dekade lalu.
No comments:
Post a Comment