Pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa kembali menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai kesepakatan gencatan senjata dan integrasi bertahap dengan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Jika informasi ini benar, langkah tersebut dinilai sebagai manuver strategis yang berpotensi menggagalkan peran SDF sebagai kuda Troya yang selama ini dikhawatirkan dapat menggerogoti masa depan persatuan Suriah.
Sumber pemerintah yang dikutip media resmi Suriah menyebutkan bahwa kedua pihak telah sepakat menghentikan seluruh bentuk kontak senjata melalui sebuah perjanjian komprehensif. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga administratif, dengan rencana integrasi bertahap antara struktur SDF dan institusi negara.
Salah satu poin paling krusial adalah penarikan pasukan dari garis kontak serta masuknya aparat keamanan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke pusat kota Hasakah dan Qamishli. Langkah ini dipandang sebagai simbol kembalinya otoritas negara ke wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali penuh Damaskus.
Dalam kerangka militer, kesepakatan tersebut menyebut pembentukan satu divisi baru yang akan menampung tiga brigade dari unsur SDF. Selain itu, sebuah brigade khusus yang berasal dari wilayah Kobani atau Ain al-Arab akan dimasukkan ke dalam divisi yang berada di bawah komando Provinsi Aleppo.
Narasi resmi pemerintah Suriah menekankan bahwa proses ini dilakukan secara terstruktur dan berlapis. Integrasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang memungkinkan pengawasan, penyesuaian, dan pengendalian penuh oleh komando nasional.
Dari sisi jumlah, sisa kekuatan tempur SDF diperkirakan berkisar 13 ribu personel. Angka ini dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan total kekuatan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Suriah yang mencapai ratusan ribu personel dari berbagai matra dan formasi.
Dengan proporsi tersebut, masuknya eks-personel SDF ke dalam struktur resmi negara diyakini tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan internal. Sebaliknya, pemerintah Suriah melihatnya sebagai cara efektif untuk menetralisir potensi ancaman laten dari dalam.
Selama bertahun-tahun, SDF kerap dipersepsikan oleh Damaskus sebagai instrumen kepentingan asing, terutama kelompok teroris PKK dari Qandil, Irak. Kekhawatiran bahwa kelompok ini dapat berfungsi sebagai trojan horse politik dan militer menjadi salah satu alasan utama mengapa integrasi ketimbang konfrontasi kini dipilih.
Melalui skema integrasi, pemerintah Suriah berupaya mengakhiri ambiguitas status SDF. Dari aktor semi-otonom dengan dukungan eksternal, mereka diarahkan menjadi bagian dari institusi negara yang tunduk pada hukum nasional dan rantai komando resmi.
Kesepakatan ini juga mencakup pembubaran bertahap institusi Administrasi Otonom dan penggabungannya ke dalam lembaga negara Suriah. Para pegawai sipil dijanjikan penetapan status dan jaminan keberlanjutan pekerjaan, sebuah langkah yang ditujukan untuk meredam gejolak sosial.
Pemerintah Suriah menilai pendekatan administratif ini sama pentingnya dengan integrasi militer. Stabilitas wilayah timur laut tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh keberlanjutan layanan publik dan kepastian hukum bagi warga.
Dalam konteks masyarakat Kurdi, kesepakatan tersebut turut menyinggung penyelesaian hak-hak sipil dan pendidikan. Pemerintah menjanjikan pengakuan serta perlindungan hak kultural dan sosial sebagai bagian dari kerangka negara kesatuan.
Janji ini dibarengi dengan komitmen untuk memfasilitasi kembalinya para pengungsi dan warga yang mengungsi akibat konflik. Damaskus berharap proses rekonsiliasi ini dapat menutup luka lama yang muncul selama perang berkepanjangan.
Bagi Presiden Al Sharaa, kesepakatan ini menjadi ujian awal kepemimpinannya. Keberhasilan mengelola integrasi SDF akan memperkuat citranya sebagai pemimpin yang mampu menggabungkan ketegasan negara dengan pendekatan pragmatis.
Secara regional, langkah Suriah ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa Damaskus ingin menutup celah intervensi asing di wilayahnya. Dengan menyerap struktur lokal ke dalam negara, ruang gerak aktor eksternal dinilai akan semakin menyempit.
Meski demikian, tantangan implementasi tetap besar. Perbedaan pengalaman tempur, budaya organisasi, serta loyalitas personal menjadi faktor yang harus dikelola secara hati-hati oleh komando militer Suriah.
Namun, pemerintah tampak percaya diri bahwa kerangka hukum dan struktur komando nasional cukup kuat untuk menyerap elemen-elemen baru tanpa mengorbankan stabilitas internal.
Jika proses ini berjalan sesuai rencana, integrasi SDF justru dapat menjadi preseden penting bagi penyelesaian konflik internal lain di Suriah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reintegrasi lebih diutamakan dibandingkan eskalasi bersenjata.
Dalam jangka panjang, Damaskus berharap kesepakatan ini mempercepat pemulihan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Suriah. Integrasi dianggap sebagai jalan menuju penegakan hukum yang seragam dan administrasi negara yang utuh.
Dengan demikian, jika informasi kesepakatan ini terbukti akurat, langkah Presiden Al Sharaa dapat dibaca sebagai keberhasilan strategis. SDF yang sebelumnya dipandang sebagai potensi ancaman, justru diubah menjadi bagian terkendali dari negara, sekaligus menutup peluangnya menjadi kuda Troya yang menggerogoti masa depan Suriah dari dalam.
No comments:
Post a Comment