Pergantian Perdana Menteri Yaman pada pertengahan Januari 2026 menjadi perbincangan luas di kalangan warga dan pengamat politik. Salem bin Breik, yang selama ini dikenal sebagai figur teknokrat pengelola krisis ekonomi, resmi digantikan oleh Shaya Mohsen Zindani. Keputusan ini segera memicu reaksi emosional di ruang publik, terutama di media sosial.
Di platform X, banyak pengguna mengekspresikan penyesalan atas kepergian bin Breik. Ia dipuji karena kemampuannya menjaga stabilitas fiskal, membayar gaji pegawai negeri secara relatif teratur, serta menahan laju kemerosotan nilai tukar riyal di tengah perang berkepanjangan. Bagi sebagian warga, pergantian ini terasa tidak tepat waktu.
Kekhawatiran publik berangkat dari asumsi bahwa Yaman belum keluar dari fase darurat ekonomi. Konflik sipil yang berlangsung sejak 2014 telah menghancurkan basis produksi, memecah wilayah fiskal, dan membuat negara bergantung pada bantuan luar. Dalam konteks ini, stabilitas teknokratis dianggap lebih penting daripada manuver politik.
Latar belakang Zindani sebagai mantan Menteri Luar Negeri justru memunculkan kritik baru. Ia dipandang sebagai figur diplomatik yang dekat dengan jalur hubungan regional dan internasional, namun dinilai kurang memiliki rekam jejak langsung dalam pengelolaan krisis ekonomi domestik yang akut.
Penolakan paling keras datang dari kalangan selatan, khususnya Southern Transitional Council. Dewan ini sebelumnya mengecam pernyataan Zindani yang menolak konsep solusi dua negara di Yaman, sebuah gagasan yang selama ini menjadi inti aspirasi separatis di selatan.
Bagi kelompok selatan, penunjukan Zindani dipandang sebagai sinyal bahwa isu identitas regional kembali dikesampingkan. Tuduhan lama mengenai dugaan korupsi dan rendahnya popularitas Zindani di internal Presidential Leadership Council ikut memperkuat narasi penyesalan atas transisi kepemimpinan ini.
Perbandingan pun mengemuka dengan pemerintahan di wilayah utara yang dikuasai Houthi. Di Sana’a, Muhammad Ahmed Miftah menjabat sebagai perdana menteri pelaksana tugas sejak Agustus 2025, dengan latar belakang yang lebih ideologis dan berorientasi militer.
Pemerintahan Houthi mengklaim legitimasi de facto atas wilayah utara yang menampung mayoritas penduduk Yaman. Dengan dukungan Iran, mereka membangun sistem ekonomi perang yang mengandalkan kontrol pelabuhan, pungutan internal, dan mobilisasi sumber daya lokal.
Sebaliknya, PLC yang diakui internasional justru bergantung pada dukungan eksternal. Arab Saudi menjadi penopang utama, termasuk dengan suntikan dana sekitar 90 juta dolar AS pada Januari 2026 untuk menutup defisit anggaran dan memastikan pembayaran gaji.
Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal Yaman setelah hampir satu dekade konflik. Pendapatan negara merosot tajam akibat terhentinya ekspor minyak dan fragmentasi wilayah yang memutus aliran revenue nasional.
Situasi ini kerap dibandingkan dengan Suriah dan Afghanistan. Di Suriah, pasca runtuhnya rezim Assad pada Desember 2024, pencabutan sanksi Barat dan masuknya investasi negara Teluk mempercepat stabilisasi ekonomi dasar.
Afghanistan di bawah Taliban juga mengklaim tingkat swasembada tertentu, meski tetap bergantung pada perdagangan regional. Kedua contoh ini kerap dijadikan cermin yang justru memperlihatkan lambatnya pemulihan Yaman.
Tantangan Yaman dinilai lebih kompleks karena negara ini terbelah menjadi dua entitas utama. Wilayah Houthi menguasai pusat populasi dan pelabuhan strategis seperti Hodeidah, sementara PLC mengelola wilayah selatan dan timur dengan basis penduduk lebih kecil.
Ironisnya, wilayah yang dikelola PLC justru miskin sumber pendapatan utama negara. Kondisi ini membuat beban fiskal tetap berat meski tanggung jawab demografis lebih ringan dibanding wilayah utara.
Pembubaran STC oleh sebagian petingginya di Riyadh pada 9 Januari 2026 sempat dipandang sebagai langkah maju. Langkah ini menyusul kekalahan militer STC dari PLC dengan dukungan Saudi, yang berhasil merebut kembali Aden dan wilayah timur.
Namun, penolakan dari faksi loyal Aidarus al-Zubaidi menunjukkan bahwa aspirasi separatisme selatan belum padam. Demonstrasi sporadis di Aden menjadi pengingat bahwa luka politik belum tertutup.
Di bawah kepemimpinan Rashad al-Alimi, PLC kini mengedepankan agenda normalisasi. Fokus diarahkan pada reformasi ekonomi, stabilisasi mata uang, dan reunifikasi komando militer sebagai prasyarat negara pascakonflik.
Pendekatan ini diperkuat dengan komitmen Saudi senilai 1,9 miliar dolar AS untuk proyek pembangunan di selatan. Riyadh tampak lebih mendorong rekonstruksi dan stabilitas jangka panjang ketimbang eskalasi militer terbuka.
Meski demikian, kritik tetap mengalir karena PLC dinilai terlalu optimistis. Tanpa perjanjian damai komprehensif dengan Houthi, reformasi struktural berisiko tersendat dan ketergantungan pada bantuan luar terus berlanjut.
Di wilayah Houthi, ekonomi perang yang keras justru menciptakan bentuk kemandirian sempit di zona kontrol mereka. Kontras ini memperdalam jurang utara–selatan, seolah Yaman hidup sebagai dua negara berbeda.
Pergantian perdana menteri ke figur diplomatik seperti Zindani mencerminkan pilihan PLC menjaga relasi dengan Saudi dan Barat. Namun, kritik dari selatan menunjukkan bahwa stabilitas eksternal belum tentu sejalan dengan rekonsiliasi internal.
Penyesalan atas kepergian bin Breik memperkuat nada pesimis di kalangan pendukung PLC. Banyak yang khawatir pergantian ini hanya pergeseran elite tanpa jawaban nyata atas krisis struktural.
Secara keseluruhan, pergantian PM, ketergantungan pada Saudi, kontras dengan Houthi, serta dinamika STC menggambarkan kompleksitas krisis Yaman. Tahun 2026 dipandang pengamat sebagai fase penentuan, apakah negara ini mampu beralih dari ketergantungan menuju kemandirian, atau tetap terjebak dalam lingkaran krisis berkepanjangan.
No comments:
Post a Comment