"Sebelum petani tembakau dan cengkeh, serta industri nasional kretek dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Nasional, saya akan menolak setiap agenda asing dan global untuk melakukan okupasi terhadap kebijakan pertembakauan di Indonesia," tegas Misbakhun di Gedung DPR, Kamis (23/10/2015).
Dia menegaskan bahwa FCTC jelas merupakan penjajahan model baru dengan menggunakan isu kontemporer yang dimodifikasi dengan memasukkan isu kesehatan. Sekali lagi, dirinya bersikeras menolak adanya ratifikasi FCTC.
"Sejak awal DPR menolak mengadopsi FCTC menjadi Undang-undang yang berlaku di Indonesia," terangnya.
Ia menuturkan, petani tembakau, petani cengkeh, dan industri nasional kretek adalah tulang punggung ekonomi bangsa yang penting untuk dilindungi dari ancaman asing. Para pekerja di sektor tembakau, ujar dia, sangat khawatir bahwa FTCT akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu hilir tembakau.
"Fakta bahwa kontribusi cukai hasil tembakau tiap tahun sekitar Rp139-an triliuan sebagai sumber penerimaan negara," ujar anggota komisi XI DPR ini.
Misbakhun mengatakan, rencana ratifikasi FCTC dinilai tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food. Awalnya hanya mengatur soal beras. Namun dalam perjalanannya, diatur soal lain seperti susu.
"Sehingga kita harus cermati dampak peraturan internasional yang lain terhadap aspek ekonomi, budaya, dan hukum, katanya.
Adanya pernyataan Panglima TNI yang menolak ratifikasi FCTC beberapa waktu lalu, dinilai Misbakhun sebagai proxy war yang menyadarkan segenap warga bangsa untuk berbicara soal kepentingan nasional yang harus diutamakan dan jadi prioritas daripada menjalankan agenda dan kepentingan asing.
Dalam konteks ini, Misbakhun mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan mulai memetakan siapa saja yang memasukkan agenda asing dalam peraturan perundang-undangan untuk diadopsi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk memetakan siapa saja yang memaksakan masuknya agenda asing yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kemandirian bangsa," pungkas politisi dari dapil Jawa Timur II ini. (adm)
Note: kirim rilis anda ke dinasofiana at gmail.com
"Fakta bahwa kontribusi cukai hasil tembakau tiap tahun sekitar Rp139-an triliuan sebagai sumber penerimaan negara," ujar anggota komisi XI DPR ini.
Misbakhun mengatakan, rencana ratifikasi FCTC dinilai tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food. Awalnya hanya mengatur soal beras. Namun dalam perjalanannya, diatur soal lain seperti susu.
"Sehingga kita harus cermati dampak peraturan internasional yang lain terhadap aspek ekonomi, budaya, dan hukum, katanya.
Adanya pernyataan Panglima TNI yang menolak ratifikasi FCTC beberapa waktu lalu, dinilai Misbakhun sebagai proxy war yang menyadarkan segenap warga bangsa untuk berbicara soal kepentingan nasional yang harus diutamakan dan jadi prioritas daripada menjalankan agenda dan kepentingan asing.
Dalam konteks ini, Misbakhun mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan mulai memetakan siapa saja yang memasukkan agenda asing dalam peraturan perundang-undangan untuk diadopsi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk memetakan siapa saja yang memaksakan masuknya agenda asing yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kemandirian bangsa," pungkas politisi dari dapil Jawa Timur II ini. (adm)
Note: kirim rilis anda ke dinasofiana at gmail.com
No comments:
Post a Comment