Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, dalam peraturan yang berlaku, setelah wilayah pertambangan dijadikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), harus ditawarkan terlebih dahulu kepada (BUMN). Ketentuan yang dimaksud ialah Undang-Undang (UU) Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Oleh karena itu, emiten berkode saham ANTM di Bursa Efek Indonesia itu yang juga perusahaan BUMN seharusnya ditawarkan sebagai prioritas utama. "Dan kami akan menunggu penawaran dari ESDM atau panitia lelang," kata Arie kepada KONTAN, Minggu (6/5).
Saat ini, Antam juga melakukan evaluasi terkait Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan WIUP dan WIUPK Periode Tahun 2018.
Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan 16 wilayah pertambangan yang akan dilelang. Terdiri dari 10 WIUP dan enam WIUPK. Total nilai kompensasi WIUP nilainya mencapai Rp 1,76 triliun. Sedangkan WIUPK nilai kompensasinya sekitar Rp 2,33 triliun.
Dari enam WIUPK yang ditetapkan, Antam sudah mengincar beberapa blok yang dinilai cocok khususnya di komoditas nikel dan emas. Salah satunya Blok Silo yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Minat mengelola WIUP dan enam WIUPK juga diutarakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). "Kita akan evaluasi dulu (mana yang akan dibidik)," kata Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin.
Perlu perhitungan
Nilai kandungan dalam wilayah pertambangan sangat penting. Selain dari sisi produksi, kriteria batubara juga harus diketahui. Hal tersebut supaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Atas beberapa pertimbangan itu, tidak semua perusahaan pertambangan langsung tertarik mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) Bonifasius menyatakan, pihaknya belum berencana ikut dalam kualifikasi lelang wilayah khususnya untuk WIUP, karena perlu kajian lebih dalam. (sumber/adm)
Adv: Yuk, Belanja Online di POP Shop
Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan 16 wilayah pertambangan yang akan dilelang. Terdiri dari 10 WIUP dan enam WIUPK. Total nilai kompensasi WIUP nilainya mencapai Rp 1,76 triliun. Sedangkan WIUPK nilai kompensasinya sekitar Rp 2,33 triliun.
Dari enam WIUPK yang ditetapkan, Antam sudah mengincar beberapa blok yang dinilai cocok khususnya di komoditas nikel dan emas. Salah satunya Blok Silo yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Minat mengelola WIUP dan enam WIUPK juga diutarakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). "Kita akan evaluasi dulu (mana yang akan dibidik)," kata Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin.
Perlu perhitungan
Nilai kandungan dalam wilayah pertambangan sangat penting. Selain dari sisi produksi, kriteria batubara juga harus diketahui. Hal tersebut supaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Atas beberapa pertimbangan itu, tidak semua perusahaan pertambangan langsung tertarik mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) Bonifasius menyatakan, pihaknya belum berencana ikut dalam kualifikasi lelang wilayah khususnya untuk WIUP, karena perlu kajian lebih dalam. (sumber/adm)
Adv: Yuk, Belanja Online di POP Shop
No comments:
Post a Comment