Sejak 2006, ekonomi Afghanistan praktis terbagi dua atau paling tidak terbagi tiga.
Pertama ekonomi di wilayah yang sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan Ashraf Ghani atau Hamid Karzai sebelumnya yang diperkirakan hanya 20 persen, khususnya di ibukota provinsi kecuali provinsi yang dikuasai Taliban.
Di wilayah ini, 80 persen ekonominya atau APBN-nya berasal dari dana sumbangan luar negeri dan bisnis yang dikelola militer AS dkk.
Dilaporkan oleh berbagai media bahwa sistemnya penuh korupsi dan pungli marak di mana-mana.
Yang kedua ekonomi di wilayah yang dikuasai secara de facto oleh Pemerintahann IEA Taliban yang kebanyakan di perkampungan dan sekitar 3-5 provinsi.
Mereka ini hidup mandiri dan sederhana. Mengandalkan pertanian dan hidup di bawah pemboman drone saban hari.
Ketiga ekonomi di daerah sengketa yakni sekitar 60 persen wilayah yang kadang berpindah tangan dengan mudah dan direbut lagi oleh lain dengan cepat.
Daerah ketiga ini mengalami pembangunan secara parsial dan meski tidak sebaik di 20 persen wilayah lainnya yang dikuasai pemerintahan sebelumnya.
Saat pemerintahan IEA Taliban menguasai hampir 95 persen wilayah minus beberapa kabupaten di Panjshir, otomatis terjadi unifikasi ekonomi sebagaimana Jerman Barat dan Timur.
Di kasus Jerman Barat, walau ekononi mereka cukup bagus, namun tetap mengalami kontraksi ketika harus 'menanggung beban' dari Jerman Timur.
Inflasi meroket dan beberapa penyesuaian harus dilakukan.
Untungnya ada sisi positifnya. Yakni SDM dari Jerman Timur mengisi posisi lowong di Jerman Barat.
Buruh murah tiba-tiba melimpah walau beban dana sosial juga meningkat karena harus menampung penduduk Jerman Timur yang harus kehilangan pekerjaan usai penarikan pasukan Uni Soviet atau Pakta Warsawa.
Jadi dapat disebut bahwa selain kemenangan Taliban dari pasukan AS dkk, peristiwa penarikan pasukan asing merupakan momentum unifikasi Afghanistan baik dari segi politik maupun ekonomi.
No comments:
Post a Comment