Ketegangan kembali mencuat di kota Qamishli setelah terjadi serangkaian gesekan antara unsur keamanan dalam negeri Suriah dan elemen Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Insiden ini menambah daftar panjang friksi keamanan di wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam situasi kekuasaan ganda antara Damaskus dan otoritas de facto setempat.
Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa gesekan tersebut bukan terjadi sekali, melainkan berulang dalam beberapa hari terakhir. Ketegangan terutama muncul di sekitar kompleks dan markas keamanan yang masih dikuasai pemerintah Suriah di dalam kota.
Pemicu utama insiden disebut berkaitan dengan upaya anggota keamanan dalam negeri Suriah untuk keluar dari markas mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya tersebut ditolak oleh unsur Asayish, sayap keamanan SDF, meskipun para personel pemerintah disebut tidak membawa senjata.
Penolakan ini memicu adu argumen yang kemudian berkembang menjadi bentrokan terbatas. Situasi sempat memanas, meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam rangkaian insiden tersebut.
Pihak SDF dilaporkan menawarkan solusi alternatif dengan menyatakan kesediaan mereka untuk menyediakan kebutuhan logistik dan perlengkapan bagi unsur keamanan pemerintah di dalam markas, tanpa harus meninggalkan lokasi. Tawaran ini dimaksudkan untuk mencegah eskalasi dan pergerakan yang dianggap sensitif secara keamanan.
Namun, bagi aparat pemerintah Suriah, pembatasan keluar masuk tersebut dipandang sebagai bentuk pembatasan wewenang dan simbol melemahnya otoritas negara di wilayahnya sendiri. Persepsi ini memperdalam ketegangan psikologis antara kedua pihak.
Insiden ini mencerminkan realitas rumit di Qamishli, di mana keberadaan dua struktur keamanan dalam satu kota terus memunculkan friksi di lapangan. Meski koordinasi informal kerap dilakukan, tidak adanya kesepakatan final mengenai kendali keamanan membuat gesekan mudah terjadi.
Secara politik, peristiwa ini terjadi di tengah dialog yang masih rapuh antara pemerintah Suriah dan SDF mengenai masa depan pengelolaan keamanan di wilayah timur laut. Setiap insiden lapangan berpotensi mengganggu proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa upaya politik kini tengah dilakukan oleh berbagai pihak untuk meredakan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kontak dan komunikasi intensif disebut sedang berjalan guna menenangkan kedua belah pihak.
Bagi warga Qamishli, ketegangan semacam ini menambah rasa tidak pasti dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat berharap langkah-langkah politik yang ditempuh mampu menghasilkan pengaturan keamanan yang jelas, stabil, dan menghindarkan kota dari konflik terbuka di masa mendatang.
Kontroversi Plt Gubernur Hasakah
Provinsi Hasakah kembali berada dalam pusaran kontroversi politik dan keamanan setelah penunjukan Nour al-Din Issa Ahmad, yang dikenal sebagai Abu Omar Khanika, sebagai pelaksana tugas pengelola urusan pemerintahan provinsi. Penunjukan ini disebut bersifat sementara sambil menunggu pelaksanaan penuh kesepakatan antara SDF dan pemerintah Suriah yang ditandatangani pada 18 Januari lalu.
Khanika merupakan sosok yang dikenal luas sebagai direktur Penjara Alaya di utara Hasakah. Namanya memicu polemik karena tuduhan perlakuan buruk terhadap tahanan, khususnya dari kalangan Arab, yang selama ini beredar di kalangan aktivis dan masyarakat lokal.
Tak lama setelah penunjukan tersebut, beredar informasi bahwa Khanika mengajukan sejumlah tuntutan strategis kepada pemerintah Suriah. Salah satunya adalah permintaan untuk merekrut sekitar 30 ribu pegawai dalam struktur Administrasi Otonom, yang mayoritas disebut berasal dari komunitas Kurdi.
Selain itu, Khanika juga membawa lebih dari 80 ribu nama warga yang diminta untuk mendapatkan kewarganegaraan Suriah di Provinsi Hasakah. Isu ini dinilai sensitif karena berkaitan langsung dengan perubahan demografi dan keseimbangan sosial di wilayah multietnis tersebut.
Dalam paket tuntutan yang sama, Khanika juga meminta agar pengelolaan seluruh sektor munisipalitas di Hasakah diserahkan sepenuhnya kepada Administrasi Otonom. Permintaan ini dipandang sebagai upaya memperluas kewenangan sipil di luar kerangka negara Suriah.
Tak berhenti di situ, pengakuan ijazah dari universitas-universitas yang beroperasi di bawah label “Rojava” juga menjadi salah satu tuntutan utama. Langkah ini berpotensi membuka perdebatan panjang terkait legitimasi sistem pendidikan di wilayah timur laut Suriah.
Di sisi lain, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah poin kunci dalam kesepakatan dengan pemerintah belum dilaksanakan oleh SDF. Hingga kini, senjata berat dilaporkan belum diserahkan kepada Damaskus.
SDF juga belum menarik pasukannya dari kota-kota strategis seperti Qamishli, Hasakah, dan Ain al-Arab. Keberadaan unsur PKK di wilayah Suriah pun disebut masih berlanjut, bertentangan dengan ekspektasi sebagian pihak dalam proses dialog.
Struktur militer di dalam kota masih terlihat jelas melalui keberadaan terowongan, bunker, dan penembak jitu yang membagi kota ke dalam kantong-kantong keamanan. Kondisi ini dinilai terus menghambat normalisasi kehidupan sipil.
Di tengah situasi tersebut, kampanye penangkapan oleh SDF dilaporkan masih berlangsung di berbagai wilayah Hasakah. Penangkapan ini menambah ketegangan, terutama di kalangan warga Arab.
Penunjukan Khanika sendiri disambut oleh SDF dan sekutunya dengan tembakan perayaan di kota Hasakah. Pemandangan ini kembali memicu kritik karena dianggap tidak mencerminkan suasana transisi damai.
Sementara itu, koalisi internasional dipimpin Amerika Serikat disebut akan menyerahkan basis Shaddadi dan Kharab al-Jir di pedesaan Hasakah dalam waktu dekat. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari penataan ulang kehadiran militer asing.
SDF juga dilaporkan akan menyerahkan Bandara Qamishli kepada pasukan keamanan dalam negeri Suriah. Jika terlaksana, langkah ini akan menjadi salah satu poin konkret integrasi terbatas di sektor keamanan.
Namun di saat yang sama, penangkapan terhadap warga Arab yang merayakan masuknya pasukan pemerintah ke Hasakah masih terus terjadi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen perlindungan kebebasan sipil.
Ketegangan semakin diperparah oleh insiden tewasnya tiga anak akibat ledakan ranjau darat yang ditanam sebelumnya di pedesaan Yarubiya. Peristiwa ini memicu kemarahan dan duka mendalam di tengah masyarakat.
Di sisi layanan publik, beberapa perkembangan positif juga tercatat. Pasokan listrik dilaporkan kembali stabil hingga 21 jam tanpa putus untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, setelah perbaikan di pembangkit Jabbasa.
Jaringan komunikasi internet milik pemerintah juga kembali beroperasi di selatan Hasakah setelah terputus selama sepuluh bulan. Pemulihan ini memberi harapan akan kembalinya layanan dasar negara.
Di Kamp Al-Hol, sejumlah organisasi kemanusiaan mulai kembali beroperasi, melakukan sensus menyeluruh serta memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi para penghuni kamp.
Meski demikian, ketidakpuasan meluas di kalangan aktivis dan tokoh revolusioner Hasakah. Mereka mengkritik keras pengangkatan Khanika serta sikap diam pemerintah terhadap penangkapan warga dan jatuhnya korban sipil.
Pernyataan tokoh-tokoh pro-SDF yang menegaskan bahwa wilayah Kurdi akan tetap hidup dalam kerangka otonomi khusus dan dengan dominasi kekuatan Kurdi dalam struktur militer turut memperdalam kekhawatiran akan eksklusivitas kekuasaan.
Bagi banyak warga Hasakah, situasi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar soal jabatan pelaksana tugas gubernur, melainkan arah masa depan provinsi yang masih berada di persimpangan antara integrasi negara dan kelanjutan struktur otonomi bersenjata.
No comments:
Post a Comment