"Memang masih mengalami banyak hambatan, salah satunya adalah pembebasan lahan, baik milik warga maupun perusahaan pertambangan yang dilalui jalur tol tersebut. Faktanya, banyak pengusaha pertambangan enggan merelakan lahannya untuk kepentingan umum," kata Adam, Jumat.
Dalam waktu dekat Provinsi Kaltim akan menerima Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang seharusnya disambut gembira oleh seluruh masyarakat di daerah ini, katanya.
"Kita harusnya menyambut RTRW dari pemerintah pusat ini dengan bersuka cita, masyarakat menyambut dengan baik. Termasuk para pengusaha tambang batu bara yang masih belum mau merelakan lahannya untuk pembangunan jalan tol agar dapat dengan segera diberikan pengertian, sehingga mempermudah pembebasan lahan untuk kepentingan umum," harap Adam.
Adam mengharapkan pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol dapat melihat agar tidak menghambat pembangunan.
Contohnya pengusaha tambang yang selama ini telah menggunakan hasil bumi untuk kepentingan komersil, seharusnya merespon positif ketika lahannya diminta untuk keperluan dan kepentingan umum.
"Semua pihak baik masyarakat yang terlibat dalam pembangunan jalan tol memiliki kewajiban untuk mendukung penuh pembangunan ini. Agar nantinya pengerjaan jalan tol dapat cepat terselesaikan, demi pembangunan di wilayah Kaltim, " ujar Adam.
Pada akhirnya jika jalan tol tersebut cepat terselesaikan, yang merasakan dampak positifnya tentu seluruh masyarakat, katanya.
Dia berharap selain seluruh masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait harus mendukung penuh pembangunan jalan tol, pemerintah kabupaten maupun provinsi juga harus memberikan sanksi tegas secepatnya kepada pihak-pihak yang memperlambat urusan pembangunannya.
"Apabila jalan tol dapat dengan segera rampung, maka arus transportasi yang dapat menunjang perekonomian di Kaltim juga dapat berlangsung dengan lancar," tutur Adam. (ant/adm)
Adam mengharapkan pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol dapat melihat agar tidak menghambat pembangunan.
Contohnya pengusaha tambang yang selama ini telah menggunakan hasil bumi untuk kepentingan komersil, seharusnya merespon positif ketika lahannya diminta untuk keperluan dan kepentingan umum.
"Semua pihak baik masyarakat yang terlibat dalam pembangunan jalan tol memiliki kewajiban untuk mendukung penuh pembangunan ini. Agar nantinya pengerjaan jalan tol dapat cepat terselesaikan, demi pembangunan di wilayah Kaltim, " ujar Adam.
Pada akhirnya jika jalan tol tersebut cepat terselesaikan, yang merasakan dampak positifnya tentu seluruh masyarakat, katanya.
Dia berharap selain seluruh masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait harus mendukung penuh pembangunan jalan tol, pemerintah kabupaten maupun provinsi juga harus memberikan sanksi tegas secepatnya kepada pihak-pihak yang memperlambat urusan pembangunannya.
"Apabila jalan tol dapat dengan segera rampung, maka arus transportasi yang dapat menunjang perekonomian di Kaltim juga dapat berlangsung dengan lancar," tutur Adam. (ant/adm)
No comments:
Post a Comment