Di tengah perhelatan Pameran Internasional di Damaskus, sejumlah pegawai pemerintahan Suriah menggelar aksi demonstrasi menuntut milisi Al Hajri membebaskan rekan mereka.
Milisi Druze pro Israel yang dipimpin oleh keluarga Al Hajri dilaporkan masih menahan seorang pegawai pemerintahan. Pegawai bernama Hamza al-Amareen itu sebelumnya dilaporkan hilang dan kemudian dikonfirmasi ditahan oleh kelompok bersenjata di wilayah Suwayda.
Peristiwa ini menjadi sorotan nasional setelah kantor berita resmi Suriah, SANA, menyiarkan aksi solidaritas di Pameran Internasional Damaskus. Para pengunjung bersama petugas dari Kementerian Darurat dan Manajemen Bencana melakukan aksi damai menuntut pembebasan Hamza. Mereka menegaskan bahwa aparat negara tidak boleh menjadi sasaran kelompok ilegal.
Namun, di balik laporan resmi itu, berbagai sumber menyebutkan bahwa penahanan Hamza dilakukan oleh milisi Druze Al Hajri. Kelompok ini telah lama beroperasi seperti “negara dalam negara” di Suwayda, dengan struktur militer, pengadilan lokal, hingga kemampuan menantang otoritas Damaskus di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa.
Bagi banyak pihak, tindakan Al Hajri bukan sekadar penculikan, melainkan simbol bahwa mereka menolak otoritas pusat. Dengan menahan seorang pegawai pemerintah, milisi itu seolah mengirim pesan bahwa mereka memiliki hak untuk mengadili siapa pun di wilayah kekuasaannya.
Situasi ini membuat posisi pemerintah Suriah serba salah. Jika Damaskus memilih konfrontasi, maka bisa memicu perang terbuka dengan komunitas Druze yang selama ini menjaga jarak dari konflik besar Suriah. Sebaliknya, jika Damaskus bernegosiasi, hal itu bisa dianggap sebagai pengakuan atas otoritas milisi Al Hajri, yang sebelumnya memang telah berencana mendirikan negara Druze dengan dukungan Israel.
Sumber-sumber lokal di Suwayda menyebut Hamza al-Amareen diculik sebagai bagian dari upaya kampanye separatisme melawan Damaskus.
Pengamat politik menilai apa yang dilakukan Al Hajri, yang merupakan bagian dari barisan sakit hati mantan pendukung rejim Bashar Al Assad, menegaskan pola baru di Suriah pascaperang panjang. Banyak wilayah kini dikendalikan oleh kelompok bersenjata lokal yang lebih berkuasa daripada aparat resmi. Suwayda menjadi contoh paling jelas bagaimana sebuah komunitas minoritas mampu membangun otonomi de facto.
Kondisi ini semakin kompleks karena milisi ini selama bertahun-tahun merupakan perpanjangan tangan Assad menindas rakyat Suriah dan kini menjadi bagian dari proksi Israel dalam membanguan proyek neo kolonialisme Greater Israel dengan dukungan diam-diam dari AS dkk.
Pertanyaan besar kini adalah apakah Damaskus akan membuka pintu negosiasi dengan Al Hajri. Beberapa analis berpendapat pemerintah mungkin memilih jalur dialog untuk menghindari eskalasi, terutama karena Suriah tengah fokus pada pemulihan hubungan diplomatik dengan negara-negara regional.
Namun, di sisi lain, suara keras di Damaskus menilai negosiasi akan menjadi kelemahan. Pemerintah pusat khawatir jika tunduk pada tekanan milisi di Suwayda, maka kelompok bersenjata lain di provinsi berbeda akan meniru langkah tersebut. Ini bisa mempercepat fragmentasi Suriah. Warga juga meminta pimpinan Al Hajri untuk diseret ke pengadilan karena sebelumnya membantai warga Arab Badui.
Dalam aksi solidaritas di Damaskus, para peserta menegaskan dukungan penuh pada pemerintah pusat. Mereka mendesak otoritas segera mengambil langkah tegas agar pegawai negara tidak dijadikan tawanan oleh pihak-pihak yang disebut “di luar hukum”.
Meski demikian, langkah tegas bukan perkara mudah. Suwayda adalah wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, dan komunitas Druze dikenal solid serta siap membela pemimpinnya. Jika Damaskus memutuskan operasi militer, risikonya adalah pecahnya konflik horizontal yang lebih luas. Apalagi sebelumnya Isral telah membom kementerian pertahanan Suriah saat meredakan pertikaian antara milisi Al Hajri dengan Arab Badui. AS juga menekan Damaskus untuk menarik pasukannya sehingga milisi ini merasa di atas angin.
Beberapa diplomat Timur Tengah memperkirakan Damaskus akan mencoba jalur kompromi. Negosiasi mungkin dilakukan secara tidak langsung, dengan melibatkan tokoh-tokoh Druze moderat sebagai mediator. Tujuannya adalah mencari solusi damai tanpa mempermalukan pemerintah maupun komunitas lokal.
Kabar yang beredar menyebut bahwa keluarga Hamza al-Amareen telah berusaha melakukan pendekatan pribadi ke pihak Al Hajri. Namun, belum ada tanda-tanda positif bahwa milisi itu akan melepaskannya dalam waktu dekat. Mereka tampaknya ingin menguji batas kesabaran Damaskus.
Sejumlah pengamat menilai kasus Hamza hanyalah gejala dari masalah lebih besar. Suwayda selama ini merasa di atas angin oleh kebijakan rejim Assad sebelumnya, dan penahanan seorang pegawai pemerintah bisa jadi simbol perlawanan terhadap otoritas Damaskus yang baru.
Di sisi lain, pemerintah Suriah berada dalam tekanan internasional. Jika gagal menunjukkan kendali atas wilayahnya sendiri, maka legitimasi rezim di mata dunia akan semakin rapuh. Suriah tidak ingin dianggap negara yang terpecah belah oleh milisi.
Kasus ini juga menyoroti betapa rapuhnya struktur negara Suriah pascaperang panjang. Meski Damaskus berhasil bertahan dari gempuran Israel dan intervensi asing, ancaman internal berupa kelompok bersenjata lokal tetap menjadi tantangan yang sulit dikendalikan.
Bagi masyarakat Suriah, penahanan Hamza al-Amareen kini menjadi simbol tarik-menarik antara otoritas pusat dan kekuatan lokal. Apakah negara masih berdaulat penuh, ataukah Suriah telah benar-benar terfragmentasi?
Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan terlihat dari langkah berikut yang diambil Damaskus. Apakah Suriah akan bernegosiasi dengan Al Hajri, atau memilih jalur keras yang penuh risiko? Hingga kini, tanda-tanda arah kebijakan itu masih belum terlihat jelas.
No comments:
Post a Comment